BLANKONISME VS KECERDASAN ARTIFISIAL (AI):

 

Meneguhkan Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Humanisme Berakar di Era Disrupsi Teknologi

Perkembangan kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence/AI) menghadirkan perubahan mendasar dalam praktik pendidikan, termasuk Pendidikan Kewarganegaraan. Di satu sisi, AI menawarkan efisiensi, kecepatan, dan kemudahan akses pengetahuan. Namun di sisi lain, dominasi rasionalitas teknologis berpotensi mengikis nilai-nilai kemanusiaan, kebudayaan, dan kesadaran sosial peserta didik. Artikel ini menawarkan Blankonisme sebagai kerangka sosial-budaya dan etis dalam memaknai serta mengarahkan pemanfaatan AI dalam Pendidikan Kewarganegaraan. Blankonisme dipahami sebagai paradigma humanisme berakar yang menempatkan manusia, nilai, dan konteks sosial sebagai pusat pembelajaran. Melalui pendekatan reflektif-kritis, tulisan ini membahas ketegangan antara Blankonisme dan AI, serta menawarkan sintesis konseptual: Blankon sebagai penuntun nilai, AI sebagai alat bantu pembelajaran kewarganegaraan yang beradab.

Pendahuluan

Kemajuan kecerdasan artifisial menandai babak baru dalam sejarah peradaban manusia. AI kini hadir bukan hanya sebagai alat bantu teknis, melainkan sebagai aktor penting dalam produksi pengetahuan, pengambilan keputusan, dan praktik pendidikan. Dalam Pendidikan Kewarganegaraan, AI mulai digunakan untuk menyusun materi ajar, mengevaluasi capaian belajar, hingga mensimulasikan problem kewargaan.

Namun, pertanyaan mendasar perlu diajukan: apakah kecanggihan teknologi otomatis menghadirkan pendidikan kewarganegaraan yang lebih manusiawi dan beradab? Pertanyaan ini penting, sebab Pendidikan Kewarganegaraan tidak semata-mata bertujuan mencetak warga negara yang cerdas secara kognitif, melainkan warga negara yang berkarakter, beretika, dan berakar pada nilai sosial-budaya bangsa.

Dalam konteks inilah Blankonisme relevan untuk dihadirkan. Blankon bukan sekadar simbol budaya Jawa, melainkan representasi kesadaran akan identitas, ketertiban batin, dan tanggung jawab sosial. Blankonisme, sebagai cara berpikir, menawarkan perspektif bahwa pendidikan harus bertolak dari realitas sosial dan nilai kemanusiaan, bukan sekadar dari algoritma dan efisiensi.

Blankonisme sebagai Paradigma Sosial-Budaya Pendidikan Kewarganegaraan

Blankonisme dapat dipahami sebagai paradigma pendidikan yang berakar pada kearifan lokal, kesadaran sosial, dan etika kewargaan. Dalam perspektif Pendidikan Kewarganegaraan, Blankonisme menegaskan bahwa warga negara tidak dibentuk di ruang abstrak, melainkan dalam konteks budaya, sejarah, dan relasi sosial yang konkret.

Terdapat tiga prinsip utama Blankonisme. Pertama, berjumpa dengan realitas sosial. Pembelajaran kewarganegaraan harus bersentuhan dengan kehidupan nyata warga: konflik sosial, keberagaman, ketimpangan, dan praktik demokrasi sehari-hari. Pengetahuan kewargaan tidak cukup dipelajari, tetapi harus dialami dan direfleksikan.

Kedua, menjaga etika dan kesadaran moral. Blankonisme menolak logika serba cepat tanpa pertimbangan nilai. Dalam tradisi budaya, terdapat jeda untuk berpikir, menimbang, dan merasakan dampak sosial dari setiap tindakan.

Ketiga, meneguhkan relasi kemanusiaan. Pendidikan kewarganegaraan berbasis Blankonisme memandang peserta didik sebagai subjek bermartabat, bukan objek evaluasi atau data statistik.

AI dan Rasionalitas Teknologis dalam Pendidikan

AI bekerja berdasarkan logika algoritmik: mengolah data, mengenali pola, dan menghasilkan rekomendasi. Dalam pendidikan, AI sering diposisikan sebagai solusi untuk berbagai persoalan, mulai dari beban administratif guru hingga diferensiasi pembelajaran.

Namun, AI beroperasi dalam kerangka rasionalitas teknologis yang cenderung menilai keberhasilan berdasarkan efisiensi, kecepatan, dan keterukuran. Nilai-nilai seperti empati, keadilan, dan kebijaksanaan tidak dapat sepenuhnya direduksi menjadi kode atau data.

Dalam Pendidikan Kewarganegaraan, risiko terbesar dari dominasi AI adalah reduksi makna kewargaan menjadi sekadar pengetahuan faktual dan keterampilan teknis. Ketika pembelajaran terlalu bergantung pada AI, relasi dialogis antara guru dan peserta didik berpotensi melemah.

Ketegangan Konseptual: Blankonisme vs AI

Ketegangan antara Blankonisme dan AI bukanlah pertentangan antara tradisi dan modernitas, melainkan pertarungan arah. Blankonisme menanyakan untuk apa pendidikan dijalankan, sementara AI menjawab bagaimana pendidikan dapat dilaksanakan secara efisien.

Masalah muncul ketika manusia menyerahkan sepenuhnya proses refleksi dan pengambilan keputusan kepada mesin. Dalam situasi ini, AI tidak lagi berfungsi sebagai alat, tetapi berpotensi menjadi otoritas baru yang menggeser peran pendidik dan nilai-nilai kemanusiaan.

Blankonisme hadir sebagai pengingat bahwa teknologi harus berada di bawah kendali nilai, bukan sebaliknya. Pendidikan kewarganegaraan yang kehilangan dimensi etis dan kultural akan melahirkan warga negara yang cerdas secara teknis, tetapi miskin kesadaran sosial.

Sintesis Paradigmatik: Blankon di Kepala, AI di Tangan

Alih-alih mempertentangkan, pendekatan yang lebih produktif adalah sintesis paradigmatik: Blankon di kepala, AI di tangan. Artinya, nilai, arah, dan tanggung jawab moral tetap berada pada manusia, sementara AI berfungsi sebagai alat bantu.

Dalam Pendidikan Kewarganegaraan, guru berperan sebagai penjaga nilai kewargaan, fasilitator dialog, dan teladan etika publik. AI dapat membantu menyediakan sumber belajar, simulasi kasus, dan analisis data pembelajaran, tetapi tidak menggantikan proses refleksi dan pembentukan karakter.

Sintesis ini menempatkan AI sebagai kanca sinau—rekan belajar—bukan penentu kebenaran. Keputusan akhir tetap berada pada manusia yang berbudaya dan berkesadaran sosial.

Implikasi Blankonisme terhadap Praktik Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan Kewarganegaraan berbasis Blankonisme mendorong pembelajaran kontekstual, dialogis, dan reflektif. Peserta didik diajak memahami persoalan kewargaan dari lingkungan terdekat, kemudian mengaitkannya dengan nilai-nilai kebangsaan dan kemanusiaan universal.

AI digunakan secara selektif untuk memperkaya pembelajaran, bukan mendikte proses berpikir. Guru tetap menjadi figur sentral dalam membimbing diskusi, menanamkan nilai, dan membangun kesadaran kritis peserta didik.

Pendekatan ini memperkuat tujuan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai wahana pembentukan warga negara yang cerdas, berkarakter, dan berakar pada budaya bangsa.

Penutup

Blankonisme dan AI bukanlah dua kutub yang harus dipertentangkan. Keduanya dapat saling melengkapi jika ditempatkan secara proporsional. Blankonisme memastikan bahwa pendidikan tetap berorientasi pada kemanusiaan dan kebudayaan, sementara AI membantu meningkatkan efektivitas dan akses pembelajaran.

Dalam dunia yang semakin terdigitalisasi, Pendidikan Kewarganegaraan memerlukan kompas nilai agar tidak kehilangan arah. Blankonisme menawarkan kompas tersebut: sederhana, berakar, dan bermartabat. Dengan Blankon di kepala dan AI di tangan, pendidikan kewarganegaraan dapat berjalan maju tanpa tercerabut dari nilai-nilai kemanusiaannya.